inspektorat daerah adalah. 3. inspektorat daerah adalah

Sebagai lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tujuan mengawasi jalannya pemerintahan di suatu daerah. CO, Kepala Pusat Penerangan yang juga Plt. Inspektorat juga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di daerah. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala. Berdasarkan informasi dari KPK, penangkapan kepala daerah tidak ada yang didasarkan atas laporan inspektorat di daerah, namun atas pengaduan masyarakat. Mengingat : 1. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bogor. id; DOWNLOAD TUTORIAL PELAPORAN LHKASN MELALUI SIHARKA. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Daerah juga dituntut untuk lebih profesional dengan tanpa melihat beban berat yang. Selengkapnya. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang. Menurut Falah (2005), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan . Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hardito Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya sekaligus ketua panitia penyelenggara telaah sejawat dalam sambutanya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin lima tahunan dan berdasarkan data kegiatan telaah sejawat terakhir dilaksanakan pada tahun 2018. Sedangkan Kecamatan adalah Kecamatan yang. akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui umum. 2. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. Adapun pejabat struktural Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : 1. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, LembagaInspektorat Jenderal Kemendikbudristek melaksanakan Rapat Koordinasi SPI PTN Seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan fungsi SPI di masing-masing PTN. 17. Kamis, 31 Agustus 2023, Inspektorat Daerah Kota Bogor memperingati Kemerdekaan RI yang ke 78 dengan tema “Memupuk Kebersamaan melalui Semangat Kemerdekaan” dengan mengadakan kegiatan lomba-lomba 17 Agustus di Saung Dolken. oleh BPPKPD · Dipublikasikan Januari 1, 2022 · Di update Februari 19, 2022. Reviu Dokumen Perencanaan. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut : a. 5. Penilaian Angka Kredit JabatanFungsional Auditor dilaksanakan tanggal 15 -16 Agustus 2018, dibuka olehSekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo (Bambang Sutrisno, S. Adapun pejabat struktural Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : 1. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka. 9. 3. Telp. 5. Visi ini diharapkan dapat mendukung Bupati yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN PASER YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN ”. PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. Ditetapkan sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal. Padahal karakteristik korupsi adalah rahasia, sehingga berbagai kecurangan lebih. Da e rah ada lah K ab u pat e n L e bak. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tangerang. Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan secara administratif mendapat pembinaan dari sekretaris1. OP adalah jumlah anggaran untuk Satker tersebut untuk tahun yang. keuangan daerah masih lemah. Penyusunan dokumen perencanaan dan. 13. 4. Alasannya, karena secara logis dan legal kedua IKK ini. Si) dalam sambutannya bahwa pelaksanaan penilaian angka kredit di luar kantoragar Tim Penilai lebih fokus dalam penilaian dan antar Tim bisa. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008. 6. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah. 8. RB adalah proses perubahan yang tidak pernah berhenti. 1 7. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas dan. 5. Inspektorat Daerah Kab Pati. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul. 2. LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. b. 6. Koordinasi Pembangunan ZI 2020, 30 April 2020. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. 1. Jika BPK sudah melakukan audit dan tidak ditemukan adanya kerugian keuangan daerah, tak dapat lagi dilakukan audit atas audit yang ada untuk kepastian, lanjutnya. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai. 4. Pengawasan yang efektif menurut PP Nomor 60 tahun 2008 adalah APIP melaksanakan peran pemberi keyakinan (assurance) dan konsultansi (consulting). 10. Pemerintah Daerah Kota, adalah Wali Kota sebagai unsur perıyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. (0761) 23256 email : inspektorat@riau. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi,. com INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI JATINANGOR, 2019 ABSTRAK Pengawasan Inspektorat merupakan salah satu sistem yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena dengan adanya inspektorat sebagai. Walikota adalah Walikota Mataram. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Inspektorat Daerah, juga dikenal sebagai Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten/Kota, merupakan lembaga yang berada di level pemerintahan daerah tingkat I (Provinsi) atau daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Konsultasi Online (031) 5312144 Ext. 1 Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standarInspektorat adalah unsur pengawas intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPKP, yang menjunjung tinggi nilai-nilai. Inspektorat. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi,. Inspektorat adalah Lembaga Teknis Daerah yang membantu Walikota dalam pelaksanaan pengawasan fungsional pemerintahan daerah Kota Makassar yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah. 2 Skala Nilai Peringkat Kinerja 18 Tabel II. 3. 1. Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV dan. Kontak Kami. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. go. Posted on 11/04/2019 | By Panjimhs. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Inspektorat Provinsi/KabupatenjKota. sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Aparatur Sipil Neg ara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawaitentang Pemerintahan Daerah, maka Inspektorat Daerah perlu melakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan, serta peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur pada Inspektorat Daerah. Media aduan digital untuk ASN Kabupaten Pati. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, dan kegiatan sesuai. 7. Konsultasi. (1) Inspektorat Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembagaInspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. 3. Data primer digunakan untuk memperkuat hasil analisis, berupa hasil wawancara kepada narasumber yang. 6. Berangakat dari hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Inspektorat daerah dalam pembangunan zona integritas di Kabupaten Tanah Datar. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi. Media Laporan Gratifikasi Online. Bupati adalah Bupati Jepara; 4. 11 Batang 51212 Lihat Peta. Tujuan telaah sejawat antar APIP ini. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula KPPN Jakarta IV. informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD; 1. 7. Alasan diangkatnya judul mengenai tugas dan fungsi Inspektorat Kota Blora adalah di Kabupaten Blora sering terjadi penyimpangan/ pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten. Biro adalah Unit Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah. Inspektorat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi : Inspektorat Kabupaten/Kota untuk LKPD Kabupaten/Kota7. di pagi yang. Koordinasi Pembangunan ZI 2020; Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas dalam arti lain bahwa Zona Intergritas/ Wilayah Bebas Korupsi merupakan miniatur dari Reformasi Birokrasi di. Uraian tugas menggambarkan peran masing-masing pejabat pengawas pemerintah (auditor) di fungsi pengawasan (Inspektorat). Inspektorat Jenderal. 0. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. 2. 12. 5. Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur serta dalam melaksanakan tugasnya bertanggung. id. Inspektorat Daerah Menuju Paradigma Baru. Senin, 2 Oktober 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo melakukan kegiatan rutin sebelum melakukan aktivitas yakni apel pagi. Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen) atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen. Menurut G. KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Daerah adalah dalam rangka mengembalikan kekayaan Pemerintah Daerah yang timbul dari akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati. Kamis(27/6) Inspektorat Daerah Kota Depok, Jawa Barat berkunjung ke InspektoratDaerah Kabupaten Kulon Progo. . September 1, 2016. Inspektorat daerah tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak. 12. 5. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 11. Inspektorat merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekda. 15. Fungsiperumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;pelaksanaan pengawasan internal terhadap. Tugasnya membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pasal 3. 7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah, dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis. 1 Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Sasaran strategis Inspektorat yang kedua adalah meningkatnya kinerja pelayanan Inspektorat Daerah. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Sebagian besar sepakat bahwa fungsi. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo. Kompasiana adalah platform blog. 14. 1 Sasaran Strategis Inspektorat DIY Hal 17 Tabel II. rata peningkatan mulai dari yang terbesar adalah hasil pajak daerah, lain-lain PAD yang . 1. terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan daerah. Titik berat pelaksanaan tugas "pengawasan dan pemeriksaan" adalah melakukan tindakan. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jepara; 6. PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 54 mengatur bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan INSPEKTORAT DAERAHTugasMembantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPKDalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi PMPRB maka penilaian tersebut dilakukan secara online Dan Inspektorat Kabupaten Lumajang melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dimaksud. Pengertian risiko menurut SAIPI adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan (AAIPI,. 7. Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 4. Inspektur adalah Pimpinan pada Inspektorat Daerah. Berdasar Perpres No 192 Tahun 2014, BPKP bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki pemimpin (seorang kepala). 7 Unit 4 Unit 100 Unit 70 Unit 16 Unit 3 Unit 20 Unit baik/æsak baik/æsak baik/æsakPadahal karakteristik korupsi adalah rahasia, sehingga berbagai kecurangan lebih mungkin terdeteksi oleh orang seperti pegawai daerah. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo; 2. Inspektorat merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Fungsi Inspektorat Koordinasi Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Inspektorat serta melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan. 4. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Pertama adalah penambahan fungsi Inspektorat Daerah untuk mencegah korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi. adalah BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. [1] Inspektorat Jenderal dipimpin oleh. ntah daerah sesuai. R Terry dalam. informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD; b.